Perihal Kapasitas Rutan, Pemprov Harus Turut Carikan Solusi
Salah satu penyebab kaburnya ratusan tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sialang Bungkuk beberapa waktu lalu, akibat jeleknya kondisi rutan yang telah mengalami kelebihan kapasitas.
Untuk itu, DPRD Riau mendesak agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Provinsi Riau segera untuk segera membangun tempat pembinaan bagi tahahan, apakah berupa rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, dengan kapasitas yang lebih besar.
"Over kapasitas selalu saja menjadi persoalan, tetapi tidak ada solusi. Kapasitas yang seharusnya 400 orang, diisi 1.800 tentu tidak bisa. Sehingga banyak pelanggaran ditemukan," ungkap anggota Komisi A DPRD Riau, Kordias Pasaribu, Selasa (9/5).
Lebih lanjut, Kordias Pasaribu meminta pihak terkait berkewajiban mencarikan solusi, seperti membangun lapas atau rutan dengan kapasitas yang besar dan jauh dari pemukiman warga.
"Perlu juga dipertimbangkan jangan dekat dari pemukiman. Di Provinsi Riau kan banyak pulau-pulau. Kita tempatkan satu di pulau, hingga tidak mungkin bisa kabur," lanjut Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau tersebut.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, berharap Pemerintah Provinsi Riau untuk turut mencarikan solusi terbaik supaya tidak lagi terjadi permasalahan akibat masalah over kapasitas di rutan tersebut.
"Pemprov (Riau) harus mengambil sikap untuk mencarikan solusi bersama dan ikut membantu menyelesaikan. Tidak bisa diserahkan kepada Kemenkumham saja, namun juga masalah daerah," ungkap Sunaryo.
"Maka disarankan Pemprov ikut turun tangan, dan kita (DPRD Riau,red) akan mendukung untuk memikirkan lapas yang sempit itu. Jika perlu ada bangunan dan lokasi baru untuk rutan atau membuat tahanan narkoba khusus," lanjut Politisi PAN tersebut.
Lebih lanjut, mantan Wakil Walikota Dumai tersebut mengatakan untuk mengatasi masalah di Rutan Sialang Bungkuk, jangan bertindak reaktif dengan 'main' pecat saja. "Tapi harus dipikirkan jalan keluar untuk jangka panjang agar tidak terulang lagi," tegas Sunaryo.
Menyakut persoalan pungli yang marak terjadi di rutan, Sunaryo menyebut pihaknya mengapresiasi kebijakan tegas Menkumham, Yasonna Laoly, yang meminta Kapolda Riau menindak pelaku pungli.
"Apalagi, Pemerintah sudah komit menghapus pungli. Kapolda pun sudah meresponnya dengan akan mempidanakanya supaya ada efek jera bagi pelaku pungli lainnya," pungkas Sunaryo.
Untuk itu, DPRD Riau mendesak agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Provinsi Riau segera untuk segera membangun tempat pembinaan bagi tahahan, apakah berupa rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, dengan kapasitas yang lebih besar.
"Over kapasitas selalu saja menjadi persoalan, tetapi tidak ada solusi. Kapasitas yang seharusnya 400 orang, diisi 1.800 tentu tidak bisa. Sehingga banyak pelanggaran ditemukan," ungkap anggota Komisi A DPRD Riau, Kordias Pasaribu, Selasa (9/5).
Lebih lanjut, Kordias Pasaribu meminta pihak terkait berkewajiban mencarikan solusi, seperti membangun lapas atau rutan dengan kapasitas yang besar dan jauh dari pemukiman warga.
"Perlu juga dipertimbangkan jangan dekat dari pemukiman. Di Provinsi Riau kan banyak pulau-pulau. Kita tempatkan satu di pulau, hingga tidak mungkin bisa kabur," lanjut Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau tersebut.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, berharap Pemerintah Provinsi Riau untuk turut mencarikan solusi terbaik supaya tidak lagi terjadi permasalahan akibat masalah over kapasitas di rutan tersebut.
"Pemprov (Riau) harus mengambil sikap untuk mencarikan solusi bersama dan ikut membantu menyelesaikan. Tidak bisa diserahkan kepada Kemenkumham saja, namun juga masalah daerah," ungkap Sunaryo.
"Maka disarankan Pemprov ikut turun tangan, dan kita (DPRD Riau,red) akan mendukung untuk memikirkan lapas yang sempit itu. Jika perlu ada bangunan dan lokasi baru untuk rutan atau membuat tahanan narkoba khusus," lanjut Politisi PAN tersebut.
Lebih lanjut, mantan Wakil Walikota Dumai tersebut mengatakan untuk mengatasi masalah di Rutan Sialang Bungkuk, jangan bertindak reaktif dengan 'main' pecat saja. "Tapi harus dipikirkan jalan keluar untuk jangka panjang agar tidak terulang lagi," tegas Sunaryo.
Menyakut persoalan pungli yang marak terjadi di rutan, Sunaryo menyebut pihaknya mengapresiasi kebijakan tegas Menkumham, Yasonna Laoly, yang meminta Kapolda Riau menindak pelaku pungli.
"Apalagi, Pemerintah sudah komit menghapus pungli. Kapolda pun sudah meresponnya dengan akan mempidanakanya supaya ada efek jera bagi pelaku pungli lainnya," pungkas Sunaryo.
Post a Comment