Nasdem Minta Pelayanan Publik Ditingkatan Tanpa Embel-embel
Apabila warga merasakan atau mengetahui ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempersulit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), diminta supaya dilaporkan ke Fraksi Nasdem DPRD Rohul maupun pihak terkait lainnya yang berkompeten dengan cara menyuratinya secara resmi.
Menurut Ketua DPD sekaligus Fraksi Partai Nasdem Rohul, Teddy Mirza Dal, kepada Haluan Riau, Minggu (14/5) mengatakan, setiap aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan dalam rapat Fraksi Nasdem maupun di lembaga DPRD. Selanjutnya diteruskan kepada Bupati dan Wakil Bupati Rohul, H Suparman-Sukiman untuk diproses.
Hal ini disampaikan Teddy Mirza Dal, menindaklanjuti instruksi Presiden RI Joko Widodo, dan juga program Pemerintah Suparman-Sukiman, tentang peningkatan pelayanan pada sentra sentra layanan publik yang selama ini dinilai masih dikeluhkan masyarakat.
Ditegaskannya, peningkatan layanan publik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Setiap urusan wajib masyarakat harus ditanggapi tanpa mengulur-ulur waktu dengan menciptakan sejuta alasan, seperti PPTK tidak berada di ruangan, Kepala Dinas sibuk, Dokumen lagi dicari atau hilang, atau modus lainnya yang membuat warga terpaksa melanggar aturan dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih.
“Diera informasi teknologi (TI) saat ini dan sesuai dengan semangat restorasi Partai Nasdem, sudah tidak ada alasan bagi oknum pejabat di Pemerintahan mengulur-ulur waktu dalam memberikan pelayanan publik. Karena hampir semua kegiatan dilakukan berdasarkan TI. Karena itu kita berharap kepada pejabat publik, berikanlah pelayanan dengan baik dan iklas,” pinta Teddy Mirza Dal.
Kemudian, agar pelayanan publik terhindar dari aksi pungutan liar (Pungli), Terdy Mirza Dal, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan tim Saber Pungli, supaya proaktif dalam melakukan pengawasan terlebih lebih pada pelayanan yang menyangkut transaksi keuangan.
“Dalam waktu dekat, transaksi kegiatan APBD Tahun 2017 akan dilaksanakan. Nah, untuk menghindari terjadinya Pungli, tim Saber harus bekerja keras dan jeli melakukan pengawasan terutama pada sentral sentral transaksi keuangan dengan pihak ketiga. Demikian juga dengan Bupati dan Wakil Bupati Rohul, harus tegas dalam mendukung program peningkatan pelayanan publik ini,”harap Teddy Mirza Dal.
Menurut Ketua DPD sekaligus Fraksi Partai Nasdem Rohul, Teddy Mirza Dal, kepada Haluan Riau, Minggu (14/5) mengatakan, setiap aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan dalam rapat Fraksi Nasdem maupun di lembaga DPRD. Selanjutnya diteruskan kepada Bupati dan Wakil Bupati Rohul, H Suparman-Sukiman untuk diproses.
Hal ini disampaikan Teddy Mirza Dal, menindaklanjuti instruksi Presiden RI Joko Widodo, dan juga program Pemerintah Suparman-Sukiman, tentang peningkatan pelayanan pada sentra sentra layanan publik yang selama ini dinilai masih dikeluhkan masyarakat.
Ditegaskannya, peningkatan layanan publik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Setiap urusan wajib masyarakat harus ditanggapi tanpa mengulur-ulur waktu dengan menciptakan sejuta alasan, seperti PPTK tidak berada di ruangan, Kepala Dinas sibuk, Dokumen lagi dicari atau hilang, atau modus lainnya yang membuat warga terpaksa melanggar aturan dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih.
“Diera informasi teknologi (TI) saat ini dan sesuai dengan semangat restorasi Partai Nasdem, sudah tidak ada alasan bagi oknum pejabat di Pemerintahan mengulur-ulur waktu dalam memberikan pelayanan publik. Karena hampir semua kegiatan dilakukan berdasarkan TI. Karena itu kita berharap kepada pejabat publik, berikanlah pelayanan dengan baik dan iklas,” pinta Teddy Mirza Dal.
Kemudian, agar pelayanan publik terhindar dari aksi pungutan liar (Pungli), Terdy Mirza Dal, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan tim Saber Pungli, supaya proaktif dalam melakukan pengawasan terlebih lebih pada pelayanan yang menyangkut transaksi keuangan.
“Dalam waktu dekat, transaksi kegiatan APBD Tahun 2017 akan dilaksanakan. Nah, untuk menghindari terjadinya Pungli, tim Saber harus bekerja keras dan jeli melakukan pengawasan terutama pada sentral sentral transaksi keuangan dengan pihak ketiga. Demikian juga dengan Bupati dan Wakil Bupati Rohul, harus tegas dalam mendukung program peningkatan pelayanan publik ini,”harap Teddy Mirza Dal.
Post a Comment